Fraksi DPRD Tanjabtim Sampaikan Pandangan LKPJ 2025

Rabu, 01 April 2026 | 20:11:01 WIB

eNewsTimE.Id, Tanjabtim – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, di tengah suasana Idul Fitri 1447 Hijriah. Rapat dipimpin Ketua DPRD Zilawati.

Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan pandangan yang pada umumnya bersifat apresiatif, namun tetap disertai berbagai catatan dan masukan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Fraksi PAN, misalnya, menyampaikan apresiasi atas langkah awal pemerintah daerah dalam menjalankan visi misi “Merata” yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Meski demikian, Fraksi PAN menyoroti sejumlah hal, seperti kondisi jalan penghubung antar desa yang masih rusak, pemerataan akses listrik, optimalisasi layanan air bersih, hingga persoalan pengelolaan sampah.

Selain itu, Fraksi PAN juga menekankan pentingnya pembinaan generasi muda, sinkronisasi program pendidikan, serta keberlanjutan program kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC). Fraksi ini turut menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 sebesar Rp80,9 miliar yang dinilai perlu perencanaan lebih matang ke depan.

Sementara itu, Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas penyampaian nota pengantar LKPJ oleh pemerintah daerah, sekaligus meminta seluruh organisasi perangkat daerah menyiapkan data dan dokumen secara lengkap untuk pembahasan lanjutan.

Fraksi Gerindra juga menyoroti tingginya realisasi belanja operasional dan belanja modal yang dinilai perlu dijelaskan secara rinci, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, fraksi ini meminta penjelasan terkait tingginya SILPA yang dinilai masih terjadi dari tahun ke tahun.

Tidak hanya itu, sejumlah isu turut disorot, seperti realisasi janji program “Merata”, persoalan yang terjadi di Bank Jambi, serta harapan dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional, termasuk program Presiden.

Fraksi NasDem dalam pandangannya menyoroti adanya kesamaan angka antara pendapatan transfer dan realisasi belanja daerah yang dinilai perlu klarifikasi. Selain itu, NasDem juga mempertanyakan capaian penurunan kemiskinan, progres pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, serta implementasi efisiensi belanja daerah sesuai instruksi pemerintah pusat.

Di sisi lain, Fraksi Demokrasi Keadilan menilai pemerintah daerah telah berupaya maksimal dalam penyerapan anggaran, namun menekankan pentingnya pemerataan manfaat pembangunan. Fraksi ini juga mendorong peningkatan kualitas perencanaan, optimalisasi pendapatan daerah, serta pemanfaatan sumber pembiayaan non-APBD.

Fraksi Demokrasi Keadilan menegaskan bahwa LKPJ harus menjadi bahan evaluasi yang objektif untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

Secara umum, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyatakan dapat menerima LKPJ Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, dengan harapan berbagai catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.