Pemkab Muaro Jambi Gelar Sosialisasi Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi

Kamis, 11 Desember 2025 | 15:07:56 WIB

Sekda Buka Sosialisasi

Muaro Jambi, eNewsTimE.Id - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muaro Jambi, Budhi Hartono, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, Kamis (11/12/25).

Dalam sambutannya, Sekda Budhi Hartono menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, pengendalian gratifikasi menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan aparatur pemerintah.

Ia menjelaskan, gratifikasi yang tidak dikelola dan dilaporkan dengan baik berpotensi menimbulkan praktik korupsi serta merusak integritas aparatur sipil negara. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terkait mekanisme pelaporan dan pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku menjadi hal yang sangat krusial bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pengetahuan komprehensif mengenai regulasi dan prosedur pelaporan gratifikasi sesuai pedoman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan membangun kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Sekda Budhi Hartono menambahkan, penerapan pengendalian gratifikasi secara konsisten diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang berintegritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dapat terus meningkat.

Kegiatan Sosialisasi Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi ini secara resmi dibuka oleh Sekda Kabupaten Muaro Jambi dan diharapkan menjadi penguatan nyata dalam upaya peningkatan integritas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.