Istimewa
eNewsTimE.id, Tanjabtim - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Pemkab Tanjabtim) kembali mempertahankan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Tanjabtim berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterima langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj Dillah Hikmah Sari, di Kantor BPK RI Perwakilan Jambi.
Namun, di balik raihan prestisius tersebut, Bupati Dillah justru memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Menurutnya, capaian WTP tidak boleh sekadar menjadi kebanggaan administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
“Opini WTP yang kedelapan ini jangan membuat kita cepat puas. Justru ini harus menjadi cambuk bagi seluruh OPD agar pengelolaan anggaran semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tegas Dillah.
WTP Bukan Garis Finish, Tapi Titik Awal Evaluasi?
Bupati Dillah menegaskan, mempertahankan opini WTP bukan sekadar urusan dokumen dan laporan keuangan. Lebih dari itu, kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi budaya kerja seluruh aparatur pemerintah.
Ia mengingatkan, kepala OPD, pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga bendahara wajib memahami aturan keuangan secara menyeluruh agar pengelolaan anggaran berjalan sesuai koridor hukum.
“Regulasi harus menjadi pedoman utama, bukan dianggap sebagai hambatan. Ketaatan terhadap aturan adalah bentuk menjaga amanah rakyat,” ujarnya.
Selain kepatuhan, efisiensi penggunaan anggaran juga menjadi perhatian serius. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, menurut Dillah, setiap rupiah APBD harus digunakan secara tepat sasaran dan menghasilkan manfaat nyata.
“Efisiensi bukan berarti tidak membelanjakan anggaran, tetapi memastikan tidak ada pemborosan untuk program yang minim dampak. Kita harus fokus pada prioritas dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Anggaran untuk Rakyat atau Sekadar Serapan?
Bagi Dillah, indikator keberhasilan sesungguhnya bukan hanya mempertahankan opini WTP, tetapi bagaimana anggaran daerah mampu mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Yang paling utama, APBD harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Anggaran harus bergerak untuk pembangunan yang merata dan percepatan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Dengan raihan opini WTP ke-9 berturut-turut ini, Pemkab Tanjabtim kembali menunjukkan konsistensi dalam tata kelola keuangan daerah.
Namun pertanyaan berikutnya, mampukah capaian administratif tersebut diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat?.